Home » , » Usul Rancangan Penelitian Penulisan Skripsi Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan (Suatu Penelitian di Wilayah Kecamatan Montasik Kab. Aceh Besar)

Usul Rancangan Penelitian Penulisan Skripsi Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan (Suatu Penelitian di Wilayah Kecamatan Montasik Kab. Aceh Besar)

Written By Boy Mawardi SH on Rabu, 30 Januari 2013 | 14.53


USUL RANCANGAN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI
 

1.     JUDUL                                       :

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Kecamatan Montasik Kab. Aceh Besar)
 

2.     DATA PENELITI
  Nama                                      : Mawardi
  Nim                                         : 0503101010060
  Angkatan                                 : 2005
  Jurusan                                    : Administrasi Negara
  SKS Yang Dicapai                   : 144 SKS
  Sudah/Belum Lulus Semua
 Mata Kuliah Wajib                   : Sudah
Alamat                                    :  Montasik Aceh Besar

 

3.     LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai negara berkembang dewasa ini sedang melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Tanah mempunyai peranan yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, dan secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan gerakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bagi pemegang hak, kewajiban pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Pasal 23 UUPA (Hak milik), Pasal 32 UUPA (Hak Guna Usaha), Pasal 38 (Hak Guna Bangunan). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah yang bersifat recht-kadaster artinya bertujuan menjamin kepastian hukum.[1]
Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena jual beli, warisan, hibah dan tukar menukar. Berdasarkan Pasal 23 UUPA peralihan hak milik atas tanah wajib didaftarkan, dalam Pasal ini di tegaskan bahwa :
1.      “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.
2.      Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut”.

Peralihan tersebut, memang dimungkinkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa : Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini penerima hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah.
Sebagai alat bukti yang kuat, sertifikat mempunyai arti sangat penting bagi perlindungan kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan tanah wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang memperoleh warisan. Dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang kewajiban ahli waris untuk mendaftarkan peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan yang belum didaftar, yaitu :
(1)    “Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
(2)   Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yang sudah didaftarkan akan mengacu pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :
(1)   Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
(2)   Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kantor Pertanahan.
Sedangkan untuk peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yang belum didaftarkan wajib diserahkan dokumen-dokumen yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :
1.      “Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah itu sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2), dan
2.      Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan”.

Namun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini tidak mengatur tentang denda dan sanksi atas keterlambatan dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, bahkan dalam Pasal 61 ayat (3) menyatakan bahwa : Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pendaftaran.
Kenyataan yang terjadi di Kecamatan Montasik mengenai peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan masyarakat masih banyak yang belum didaftarkan. Setelah orang tuanya meninggal dunia, para ahli waris tidak segera melakukan peralihan hak milik atas tanah dalam waktu 6 bulan setelah orang tuanya meninggal dunia, bahkan tanah tersebut dibiarkan bertahun-tahun masih atas nama orang sudah meninggal dunia sampai kepada beberapa generasi penerusnya. Padahal pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan sangat penting, sebab tanah yang telah didaftarkan akan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemilikan Tanah yang disebut sertifikat. Sertifikat ini merupakan hak atas tanah yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang tetap. Sertifikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan penting bagi pemegang hak yang bersangkutan yang berfungsi sebagai alat bukti atas tanah, terutama jika terjadi persengketaan terhadap tanah.
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :
1.      Mengapa masyarakat kurangnya kesadaran hukum untuk melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar ?
2.      Faktor-faktor apakah yang membuat masyarakat kurangnya kesadaran hukum untuk melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar ?

4.  PENELAAHAN KEPUSTAKAAN
A. Tinjauan Umum Mengenai Pewarisan
a.   Pengertian Pewarisan
Jika seseorang mempunyai hak milik meninggal dunia, maka hak miliknya beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak milik kepada ahli waris itu terjadi karena hukum yang disebabkan karena pemiliknya meninggal dunia. Pewarisan itu mungkin dengan wasiat tapi kemungkinan juga pemilik meninggal dunia tanpa wasiat terlebih dahulu. Tentang siapa yang berhak mendapat warisan itu, bagaimana dan cara pembagiannya tergantung pada hukum warisan yang berlaku.
Pewarisan adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hal ini mempunyai pengertian yang sangat jamak, karena di dalam pengertian pewarisan ini sendiri terdapat pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan masalah pewarisan.
Mengenai pengertian pewarisan ini, banyak sarjana memberikan definisi pengertian pewarisan sebagai berikut[2]:
a)      Pitlo dalam bukunya “Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I”, mendefinisikan bahwa hukum waris yaitu kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun antara mereka dengan pihak ketiga.
b)      Wibowo Reksopradoto dalam bukunya “Hukum Waris Testamen” memberikan definisi bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dari seorang yang ditinggalkan, dengan cara-cara peralihannya kepada orang yang masih hidup.
Dalam proses pewarisan hal yang terpenting adalah adanya kematian, yaitu seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan itu kepada ahli warisnya.
Hukum waris, disamping mengatur proses pewarisan, juga mengatur ahli waris yang berhak menerima harta warisan, baik yang bersifat material maupun immaterial. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi merupakan milik bersama para ahli waris dan tidak boleh dimiliki secara perorangan, kecuali dengan izin atau musyawarah keluarga. Harta warisan yang tidak dibagi-bagi merupakan konsep hukum adat di dalam lingkungan hukum yang berhubungan dengan asas bahwa : harta benda yang diterima dari nenek moyang tidak mungkin dimiliki selain secara keseluruhan merupakan kesatuan yang tidak terbagi-bagi[3].
b.   Pewarisan Menurut Hukum Adat
Soepomo dalam bukunya mengenai “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang harta yang tak berwujud benda (immateraile goderen) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup. Jadi tidak harus bergantung pada kematian pewaris[4].
Soerjono Soekanto dan Solema B. Taneko menjelaskan hokum adat waris megenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu[5] :
a. Sistem kewarisan individual
b. Sistem kewarisan kolektif
c. Sistem kewarisan mayorat.
c.    Bentuk Pewarisan Menurut Hukum Indonesia
Pembicaraan mengenai hukum waris nasional telah dimulai pada Tahun 1963 yaitu dalam suatu seminar hukum nasional, disusul kemudian pada Tahun 1973 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) telah menyusun Draft Hukum waris Nasional, kemudian pada Tahun 1983 Badan Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas) menyelenggarakan seminar hukum waris nasional dan pertemuan-pertemuan/diskusi tentang hokum waris oleh Departemen Agama, perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang kesemuanya itu dimaksud agar pada akhirnya nanti tercipta suatu Undang-Undang Hokum Waris Nasional yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang benar-benar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Asas-asas hukum waris nasional meliputi :
a)      Asas keadilan adalah sangat perlu bagi bertahan hidupnya suatu bangsa, terpenuhi rasa keadilan menjadikan tentramnya kehidupan bangsa itu.
b)      Asas kepastian hukum adalah asas kepastian hukum berguna untuk menjamin perasaan aman anggota masyarakat, bahwa ia akan diperlakukan berdasarkan ketentuan yang pasti sama seperti anggota masyarakat lainnya.
c)      Asas kemanfaatan (manfaat) adalah meliputi lingkup yang lebih luas. Asas ini menjuruskan untuk memilih sesuatu yang paling bermanfaat diantara bermacam kemungkinan yang dijanjikan.


B. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah
a.   Pengertian Hak Milik Atas Tanah
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian hak milik dirumuskan dalam Pasal 20 yaitu sebagai berikut :
1)         “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”.
2)        Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”
Hak milik turun-temurun artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti misalnya, hak guna bangunan dan hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjuti oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Tanah yang menjadi obyek hak milik (hubungan hukumnya) itu pun tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan hak milik tidak berganti-ganti, melainkan tetap sama.[6]
b.   Subyek Hak Milik Atas Tanah
Dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah, maka hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik, seperti yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 21 UUPA :
1)              Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik
2)              Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
3)              Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut, lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dan ketentuan bahwa hak-hak fihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
4)              Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.
c.    Terjadinya Hak Milik Atas Tanah
Terjadinya hak milik atas tanah merupakan rangkaian pemberian hak atas tanah yang diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria yang disebutkan sebagai berikut :
1)      Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2)      Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hak milik terjadi karena :
a.               Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
b.              Ketentuan Undang-Undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria dapat disimpulkan bahwa hak milik dapat terjadi karena :
1.          Menurut ketentuan hukum adat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2.          Karena penetapan pemerintah menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3.          Karena Undang-Undang.
d.   Hapusnya Hak Milik Atas Tanah
          Mengenai hapusnya hak milik disebutkan dalam Pasal 27 Undang Undang Pokok Agraria yaitu : “Hak milik hapus bila”[7]:
1). Tanahnya jatuh kepada negara :
a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
                          Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang. Mengenai pencabutan hak atas tanah ini telah dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 dan lain-lain yang memberikan penggarisan bagaimana seharusnya pencabutan harus dilakukan.
b.Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
c. Karena ditelantarkan
d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).
2). Tanahnya musnah
                     Dengan musnahnya tanah yang menjadi hak milik, maka sang pemilik tidak dapat lagi menjadi hapus. Menurut Boedi Harsono, hak milik sebagai hubungan hukum yang konkret antara sesuatu subyek sebidang tanah tertentu menjadi hapus bila tanahnya tidak musnah kiranya sudah sewajarnya, karena obyeknya tidak lagi ada. Kemusnahan tanah itu misalnya dapat disebabkan longsor atau berubahnya aliran sungai. Kalau yang musnah itu hanya sebagian, maka hak miliknya tetap berlangsung atas tanah sisanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah
a. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
Dasar hukum pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Inti dari ketentuan tersebut menentukan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat rechtskadaster diseluruh wilayah Indonesia yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria tersebut maka oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
b. Pengertian Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadaster atau dalam bahasa belanda merupakan suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menerapkan mengenai luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah[8].
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa :
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”[9].

c. Tujuan Pendaftaran Tanah
Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan (rechts cadaster atau legal cadaster) . Selain rechtskadaster, dikenal juga pendaftaran tanah untuk keperluan penetapan klasifikasi dan besarnya pajak. (fiscal cadaster).


d. Asas Pendaftaran Tanah
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan 5 asas yaitu :
1. Azas Sederhana
Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
2. Azas Aman
Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hokum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
3. Azas Terjangkau
Azas terjangkau dimaksudkan agar pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bias terjangkau oleh pihak yang memerlukan.
4. Azas Mutakhir
Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari.

5. Azas terbuka
Dengan berlakunya azas terbuka maka data yang tersimpan di kantor pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan nyata lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

D. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak milik Atas Tanah Karena
     Pewarisan
a.      Pengertian Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan
Peralihan berasal dari kata alih, yang berarti berpindah. Jadi dengan peralihan itu dimaksudkan adalah pemindahan atau pergantian. Dapat dikatakan bahwa peralihan hak itu adalah berpindahnya hak dari tangan satu ke tangan yang lain. Perpindahan hak ini disebabkan oleh beralih atau dialihkan. Dengan kata beralih dimaksudkan adalah suatu peristiwa tidak disengaja yang menyebabkan peralihan hak. Jadi tidak disengaja dengan suatu perbuatan melainkan terjadinya itu karena hukum, misalnya peralihan hak pada ahli waris sebagai akibat seseorang meninggal dunia.
Dengan peralihan hak dimaksudkan oleh para pihak adalah untuk memindahkan hak dari satu pihak ke pihak yang lain. Pihak yang menerima hak akan memperoleh hak dalam status asal tanpa perubahan dan untuk waktu selama-lamanya.
Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya orang itu[10]. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 Peraturan yang bersangkutan.
b.      Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan
Berdasarkan penjelasan dari Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum adat yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan hak mewaris, atau surat penetapan ahli waris atau surat keterangan ahli waris.
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 telah menyatakan tentang pendaftaran peralihan hak karena warisan yaitu :
a.        Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada kepala kantor pendaftaran tanah harus diserahkan sertipikat hak atas tanah itu beserta surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang.
b.      Setelah peralihan hak tersebut dicatat dalam daftar baru buku tanah yang bersangkutan dan pada sertipikatnya, maka sertipikat itu dikembalikan kepada ahli waris setelah kepada kepala kantor pendaftaran tanah disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris.
Seseorang yang menerima hak atas tanah karena pewarisan wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). Setelah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 Peraturan yang bersangkutan. Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan keterangan tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.

5.  RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN
Sesuai dengan judul penelitian yaitu, “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan (Suatu Penelitian di Wilayah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. maka ruang lingkupnya adalah bidang hukum administrasi Negara menyangkut pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan  diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1. Tujuan Obyektif, yaitu :
a.               Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
b.               Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi dan menangani kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
2. Tujuan Subyektif, yaitu :
a.             Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum administrasi Negara yang menyangkut pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena pewarisan.
b.            Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan S1 ( Strata Satu ) bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas syiah kuala Banda Aceh.

6.  METODE PENELITIAN
A.    Definisi Operasional Variabel Penelitian
a)   Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah.
b)   Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
c)   Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain.
d)  Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sedangkan Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.
B.     Lokasi dan Populasi Penelitian
Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan (Suatu Penelitian di Wilayah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”. maka penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan mempertimbangkan alasan sebagai berikut :
a.                     Belum ada yang mengadakan penelitian dengan judul seperti tersebut diatas dilokasi ini.
b.                     Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga akan mempermudah dalam memperoleh data guna penyusunan skripsi ini.

C.    Cara Penentuan Sampel Penelitian
Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas maka dilakukan cara total sampling yaitu dengan mewawancarai keseluruhan responden beserta infoman yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :
Responden :
a)   Kepala Seksi Peralihan Hak Atas Tanah dan PPAT di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar.
b)   Camat Kecamatan Montasik.
Informan :
a)   Kepala Desa di Kecamatan Montasik.
b)   Ahli waris yang melakukan peralihan hak atas tanah karena pewarisan.
D.    Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan dilakukan penelitian Perpustakaan dan lapangan.
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari bahan bacaan  yang bersifat teoritis yaitu dengan membaca buku-buku ilmiah, pendapat para sarjana, membaca pada surat kabar dan mempelajari aturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum.
b. Penelitian lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Responden dan informan tersebut yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E.     Pengolahan dan Analisis Data
Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

7.  JADWAL PENELITIAN
            Jadwal penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut :
a.       Pengumpulan data               : 45 hari
b.      Pengolahan data                   : 35 hari
c.       Analisa data                         : 20 hari
d.      Penulisan skripsi                   : 45 hari
Jumlah                                : 145 hari

KERANGKA PENULISAN


ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB     I.  PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah
B.   Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan
C.   Metode Penelitian                                                                  
D.  Sistematika Penulisan                                                            

  BAB    II.  TINJAUAN KEPUSTAKAAN
A.  Tinjauan Umum Mengenai Pewarisan
B.   Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah
C.   Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah
D.  Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak milik Atas Tanah Karena pewarisan

BAB   III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Hasil Penelitian
B.  Pembahasan
  
BAB IV.   PENUTUP
A.  Kesimpulan
B.   Saran

DAFTAR PUSTAKA











DAFTAR PUSTAKA



A.    Buku-buku dan Jurnal

Abdurrahman Soejono, Prosedur Pendaftaran Tanah ( Tentang Hak Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan), Rineka Cipta, Jakarta.

Chomzah Ali Achmad, Hukum Pertanahan I (Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.

Effendy Bachtiar, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993.

Hermin Herman, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan tanah Pemda, teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1967.

Fuady Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002.

Parlindungan AP, Pendaftaran Tanah Tanah Dan Konfersi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, Alumni, Bandung, 1988.

Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Sutedi Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Perangin Effendy, Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Hadikusumo Hilman, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1980.

Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta,2000.

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, Tinta Mas, Jakarta, 1982.

Wignjodipoero Soerojo, Pengantar dan asa-asas Hukum Adat, Haji Mas Agung, Jakarta, 1978.

Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta, 1992.



B.     Peraturan Perundang-undanganan
           
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).







[1] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 2005, Hal 471-472.
[2] Liliana Tedjosaputro dan wiwiek wibowo, Hukum Waris AB-Intestato, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1989, hal 1.
[3] Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1978, hal 175.
[4] Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Universitas Jakarta, 1967, hal 34.
[5] Soerjono Soekanto dan Soeloman B. Tanako, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1987.
[6] Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,  hal 61.
[7] Soejono-Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah ( Tentang Hak Milik, Hak Sewa Bangunan, Hak Guna Bangunan), Rineka Cipta, Jakarta, hal 19-27.
[8] AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA, Alumni, Bandung, 1988, hal 2.
[9] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta,2005, hal 474.
[10] Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2002, hal 182-183.
Share this article :

Poskan Komentar